Politik dan Strategi Nasional

A.Pengertian Politik

Makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Kata Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis dan Teta dimana Polis berarti Kota/Negara dan Teta berarti Urusan. Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara.  Beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :

a.       Dalam arti kepentiangan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah.

b.      Dalam arti kebijaksanaan (policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita hendaki.

Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :

·           Negara

·           Kekuasaan

·           Pengembalian keputusan

·           Kebijakan umum

·           Distribusi

Etimologi

            Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

B.                Pengertian Strategi

Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989). Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Definisi strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1.    Definisi Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2.   Definisi khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Jenis – jenis Strategi

Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

1.  Strategi Integrasi

      Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

2.  Strategi Intensif

     Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif

karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

3.  Strategi Diversifikasi

      Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

4.  Strategi Defensif

      Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang

menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

      Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akusisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.

5.  Strategi Umum Michael Porter

      Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategidengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

(David, p.231, 2004).

C.                Pengertian Strategi Nasional

1.   Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

·         Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).

2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

·         Kewenangan Daerah

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,

a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.

b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi

1.    Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

2.    Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

3.    Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

4.    Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

5.    Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

6.    Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

2.    Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

D.                Studi Kasus

Dalam Strategi Nasional, terdapat berbagai banyak sasaran atau bidang yang ada dalam suatu negara yang perlu dilaksanakan demi kesejahteraan nasional. Salah satunya yaitu, bidang EKONOMI yang merupakan faktor utama maju tidaknya suatu negara atau tingkat kesejahteraan di negara tersebut rendah atau tinggi. Maka dari itu diperlukan strategi atau cara-cara secara nasional agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik untuk negara tersebut kedepannya. Di indonesia, terdapat kebijakan-kebijakan nasional untuk menghadapi ekonomi yang terjadi, namun kemanakan arah kebijakan ekonomi tersebut ?

1.    KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL 2015-2019

Kebijakan ekonomi nasional 2015-2019 meliputi beberapa hal,yaitu:

1.      Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment.

2.      Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA.

3.      Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa.

4.      Sinergi SDM, IPTEK dengan industri.

5.      Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan.

6.      Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM.

7.      Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi.

8.      Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional Prioritas utama dalam bidang ekonomi meliputi:

1.       SDA: Berupa Penguasaan SDA oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, dan mengoptimalkan nilai tambah (hilirisasi).

2.       SDM: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan SDM untuk mendukung industri.

3.       IPTEK: Penelitian dan pengembangan untuk mendukung perekonomian.

2.    INFRASTRUKTUR PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini, pembangunan infrasturktur tidaklah selalu harus sama jumlahnya di tiap daerah, karena infrastruktur yang dianggap berkeadilan adalah infrastruktur yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia, artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, jadi kapasitas pemenuhan infrastruktur tidak sama jumlahnya di setiap wilayah. Pembangunan infrastruktur yang terjadi di Indonesia saat ini  memang dirasa kurang merata, hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor sumberdaya yang terbatas, sumberdaya yang tebatas ini meliputi berbagai hal antara lain, manusia, potensi alam,  lokasi, sarana pendukung dan sebagainya. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dalam proses pengembangannya. Misalkan saja untuk saat ini Indonesia memfokuskan dirinya untuk pembangunan infrastruktur dikawsan timur, hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif mendorong perkembangan positif realisasi investasi yang mencapai 8,82% pada tahun 2011. Perkembangan ini tentu saja tidak lepas dari beberapa penilaian positif terhadap Indonesia untuk kegiatan investasi. Hasil survei UNCTAD dalam World Investment Prospects Survey 2012-2014 menempatkan Indonesia pada peringkat ke empat negara tujuan investasi yang paling diminati oleh investor setelah China, Amerika Serikat, dan India (Grafik 2). Hal ini diperkuat oleh semakin positifnya persepsi iklim investasi. Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 63 3 Global Competitiveness Report 2011-2012, Indonesia menempati posisi 46 dari 142 negara. 4 Indeks daya saing dibentuk dari 12 pilar yang terbagi ke dalam tiga kunci utama pendorong perekonomian, yaitu 4 pilar kebutuhan dasar (basic requirements sebagai kunci dari factor-driven economy); 6 pilar peningkatan efisiensi (efficiency enhancers sebagai kunci dari efficiency-driven economy); dan 2 pilar inovasi dan faktor kecanggihan (innovation and sophistication factors sebagai kunci dari innovation-driven economy). Di Indonesia berupa kenaikan peringkat kredit Indonesia yang telah memasuki zona investment grade berdasarkan penilaian Japan Credit Rating Agency, Fitch, dan Moody’s

Arah kebijakan dan pembangunan di Indonesia tidak hanya meliputi unsur ekonomi, namun juga unsur Sumber Daya Manusia, IPTEK, serta lingkungan. Fokus pembangunan ekonomi di Indonesia lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur (jalan, transportasi, sekolah, dan prasarana) mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.